ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Ketua Harian DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Yusuf menilai bahwa sosok Bupati Natuna, H. Abdul Hamid Rizal patut diapresiasi atas keberpihakannya akan nasib nelayan. Menurutnya, Keberadaan pemimpin harus bisa melindungi masyarakatnya.
” Sikap Bupati Natuna itu menjadi contoh untuk kepala daerah lain khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk hadir bersama-sama masyarakat khususnya nelayan untuk menolak kedatangan kapal cantrang,” kata M. Yusuf kepada awak media, Minggu (1/3/2020).
Pemberitaan sebelumnya, Kehadiran Bupati Natuna, H. Abdul Hamid Rizal di Kantor DPRD Natuna pada Kamis (27/2/2020) untuk menampung dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat nelayan Natuna walaupun pada aksi di Kantor DPRD Natuna tersebut, Bupati Natuna tidak diundang secara langsung.
Diketahui, ratusan nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna (ANN) melakukan aksi menolak rencana pemerintah memobilisasi kapal cantrang di laut Natuna Utara. Pada aksi tersebut, massa yang mengepung kantor DPRD Natuna berjumlah sekitar seribu orang.
Dalam kesempatan tersebut, H. Abdul Hamid Rizal dengan tegas mendukung masyarakat nelayan dan menolak rencana mendatangkan kapal cantrang.
Penolakan tersebut dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan kesepakatan bersama antara Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal dan Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendrik.
Hendri Ketua ANN Natuna mengatakan bahwa Bupati Natuna secara konsisten untuk menolak alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di laut Natuna Utara.
” Dalam rapat khusus, saya hadir saat itu, Bupati Natuna tetap konsisten dengan apa yang beliau katakan tadi di kantor DPRD Natuna bahwa tetap tidak terima kalau kapal cantrang yang dikirim di laut Natuna Utara,” kata Hendrik, menjelaskan penyampaian Bupati Natuna didepan nelayan dan ketua beserta anggota DPRD Natuna.
Hendrik mengatakan bahwa Bupati Natuna dalam waktu dekat akan menyampaikan surat dukungan pemerintah daerah dan DPRD Natuna atas penolakan kapal cantrang.
” Besok atau lusa Bupati Natuna ke Jakarta menyampaikan surat yang dibacakan tadi terkait sikap penolakan kapal cantrang ke Menko Polhukam dan sekalian meminta Menko memfasilitasi Bupati, DPRD dan perwakilan nelayan untuk beraudiensi dengan Presiden,” terang Hendrik.
Hendrik menceritakan, sebelum berangkat untuk melakukan aksi penolakan kapal cantrang di gedung DPRD Natuna, Bupati Natuna menghubungi dirinya.
” Pagi hari saya di SMS beliau Bupati Natuna, untuk kekantor, terkait penolakan kapal cantrang dan menyampaikan informasi dari Menko Polhukam, melalui sambung telpon Bapak Bupati mengatakan siap bersama masyarakat menolak kapal cantrang dan akan datang ke kantor DPRD,” tutur Hendrik.(Red)
