LINGGA-ZONASIDIK.COM | Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga menyepakati sejumlah langkah lanjutan dalam rapat konsolidasi yang digelar Senin (21/9/2026).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah segera memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kabupaten Lingga.
Salah satu keputusan utama rapat adalah melakukan pemetaan seluruh konflik secara lebih terukur, kemudian menentukan skala prioritas dan tahapan penyelesaiannya.
Tokoh masyarakat Lingga, H. Alias Wello, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya menjaga gerakan masyarakat agar tetap berada pada kepentingan publik dan tidak ditarik ke kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, persoalan yang berkembang di Lingga membutuhkan langkah nyata dan terukur, bukan sekadar pembahasan tanpa tindak lanjut.
“Kita harus menyatukan langkah. Setiap persoalan harus dipetakan, ditentukan prioritasnya, kemudian dikawal sampai ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
H. Alias Wello juga menekankan pentingnya menjaga independensi gerakan. Menurutnya, konsolidasi masyarakat harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas serta tetap mengedepankan transparansi dan keadilan.
“Yang kita dorong adalah penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, gerakan ini harus tetap independen dan tidak boleh ditunggangi kepentingan tertentu,” ujarnya.
Peserta rapat selanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga menyusun roadmap penyelesaian konflik yang memiliki target, tahapan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Konflik Lahan Jadi Salah Satu Prioritas
Persoalan lahan masyarakat di wilayah konsesi PT Citra Sugi Aditya (PT CSA) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Peserta rapat mendorong adanya evaluasi terhadap titik koordinat HGU, legalitas penguasaan lahan, serta berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penggarapan lahan.
Persoalan kebun sagu masyarakat di Desa Pekaka, Kecamatan Lingga Timur, juga diminta masuk dalam agenda penyelesaian.
Antisipasi Konflik Investasi
Langkah berikutnya diarahkan untuk mengantisipasi munculnya konflik baru dari investasi yang sedang maupun akan berjalan di Kabupaten Lingga.
Rencana investasi perkebunan sawit PT SPP di Dabo Singkep menjadi salah satu perhatian. Peserta meminta proses investasi dievaluasi sejak awal agar persoalan pertanahan dan kepentingan masyarakat dapat dipastikan sebelum berkembang menjadi konflik.
Pemerintah Diminta Menentukan Prioritas
Rapat juga menghasilkan dorongan agar persoalan pertambangan rakyat, transparansi anggaran, pemberdayaan tenaga kerja lokal, investasi PT TAI, serta distribusi BBM bersubsidi turut dimasukkan dalam agenda penyelesaian.
Peserta menilai pemerintah perlu menentukan persoalan mana yang harus segera ditangani, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta kapan target penyelesaiannya.
Dengan demikian, setiap persoalan tidak hanya berhenti pada rapat atau penyampaian aspirasi, tetapi memiliki tindak lanjut yang dapat dipantau masyarakat.
H. Alias Wello menegaskan bahwa konsolidasi masyarakat perlu dilanjutkan dengan agenda yang lebih konkret dan terukur.
“Kita tidak ingin persoalan masyarakat hanya menjadi catatan rapat. Harus ada langkah berikutnya, ada pihak yang dimintai penjelasan, ada target penyelesaian, dan masyarakat bisa mengawal prosesnya,” tegasnya.
Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Lingga selanjutnya akan memperkuat konsolidasi dan memetakan persoalan berdasarkan tingkat urgensinya, dengan tetap mengedepankan kepentingan publik, transparansi, keadilan, dan penyelesaian konflik secara terukur.
