Oleh: Reno Ramanda
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. Namun, di balik besarnya target pembangunan lebih dari 27 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia, muncul persoalan serius yang justru menghambat pelaksanaan program tersebut di lapangan, yakni belum cairnya dana operasional.
Kondisi ini terlihat jelas di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, yang untuk sementara menghentikan pelayanan MBG karena dana operasional belum diterima.
Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa Natuna merupakan kawasan perbatasan negara sekaligus daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Permasalahan serupa juga terjadi di SMP Negeri 12 Kota Batam, di mana pelaksanaan MBG turut terhenti akibat kendala pencairan anggaran operasional. Tidak hanya itu, SPPG Tanjung Uban Selatan 4 yang berada di Pasar Baru, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, juga mengalami kondisi yang sama.
Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Sekitar 2.400 penerima manfaat kehilangan akses terhadap program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 1.700 merupakan pelajar di 11 sekolah, sementara sisanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang terdaftar di posyandu.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, publik juga dikejutkan dengan kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Peristiwa ini semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap tata kelola dan pengawasan anggaran dalam program strategis nasional tersebut.
Pada saat yang hampir bersamaan, Presiden Prabowo Subianto melantik kepala BGN yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan lembaga tersebut. Pergantian ini diharapkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh, terutama dalam memastikan distribusi anggaran operasional berjalan tepat waktu hingga ke daerah-daerah perbatasan dan wilayah 3T.
Persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar keterlambatan administrasi. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama program MBG. Ketika pelayanan terhenti, maka yang terdampak bukan hanya pelaksanaan program, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Program yang terhenti berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, kasus yang terjadi harus menjadi pelajaran penting agar tata kelola MBG ke depan semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemerintah pusat bersama seluruh pihak terkait perlu segera memastikan mekanisme pencairan dana operasional berjalan tepat waktu, terutama bagi daerah perbatasan dan wilayah 3T yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program nasional.
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang berhasil dibangun. Keberhasilan program juga harus dinilai dari keberlanjutan pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat secara konsisten tanpa terputus oleh persoalan anggaran maupun tata kelola.
Bagi masyarakat di daerah perbatasan seperti Natuna, Anambas, dan wilayah 3T lainnya, yang dibutuhkan bukan sekadar janji dan target besar. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara yang benar-benar bekerja, hadir tepat waktu, dan mampu memastikan setiap kebijakan yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi zonasidik.com
