Anambas Foundation Paparkan Capaian Konservasi, Pemkab Dorong Program Berdampak Nyata

Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Wakil Bupati Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., dan Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M., bersama Head of Anambas Foundation, Devina Mariskova, menekan tombol sebagai tanda peluncuran Anambas Sustainability Forum 2027, usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di kantor bupati, Kamis (29/10/2026). Foto: Pinni/ZS.

ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Yayasan Anambas (Anambas Foundation) menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus inaugurasi peluncuran Anambas Sustainability Forum 2027 di Kantor Bupati, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi dalam pelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyambut baik kerja sama yang diarahkan pada program konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bacaan Lainnya

Diawal sambutannya, Bupati Aneng menyampaikan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil, hingga kawasan daratan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekaligus modal penting dalam pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, lanjutnya, adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan potensi alam perlu diiringi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiasi kerja sama ini melalui sinergi pembangunan berkelanjutan, program konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Bupati Aneng dalam sambutannya.

Ia berharap, penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Yayasan Anambas dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelaraskan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen maupun laporan capaian program. Ia meminta Anambas Foundation menunjukkan hasil kegiatan yang dapat dilihat dan dievaluasi secara langsung.

“Pemerintah daerah berterima kasih. Namun, kami juga ingin melihat aksi nyatanya. Kami tidak mau hanya mendengar katanya sudah berjalan di 32 desa atau puluhan desa lainnya, tetapi hasil nyatanya harus bisa ditunjukkan,” tegasnya.

Disebutkannya, kegiatan konservasi di wilayah daratan maupun pesisir perlu memiliki hasil yang jelas. Ia juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Ia menilai, keberhasilan program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di Anambas berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain apabila didukung hasil yang nyata dan berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Head of Anambas Foundation, Devina Mariskova, menjelaskan bahwa pendekatan program yayasan dibangun melalui tiga pilar yang saling terhubung, yakni konservasi hutan melalui APOH (Anambas Protected Organic Forest), konservasi laut melalui ALOH (Anambas Marine Protected Area), serta pengembangan masyarakat melalui BEYOND (Community Development).

Dijelaskannya, selama delapan tahun pelaksanaan program, pendampingan Yayasan Anambas telah menjangkau puluhan desa dengan berbagai kegiatan yang menghubungkan perlindungan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Di sektor daratan, yayasan mendukung penyediaan lebih dari 2.000 bibit pohon, kegiatan penanaman, pemeliharaan, serta pengembangan agroforestri bersama kelompok tani di Gunung Siantan dan Desa Telaga.

Sementara di sektor kelautan, program yang dijalankan mencakup pemantauan terumbu karang di 32 titik, rehabilitasi lebih dari 4.000 meter persegi terumbu karang, serta perlindungan penyu bersama kelompok rangers dari Desa Bayat dan Desa Sunggak.

Dikatakannya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan keterampilan pemantauan lingkungan, pencatatan data, hingga pengelolaan pariwisata berbasis konservasi.

“Konservasi menjadi bagian dari menjaga penghidupan dan peluang ekonomi masyarakat. Pemahaman inilah yang mendasari pekerjaan kami sebagai mitra masyarakat dan desa,” ujarnya.

Yayasan Anambas juga menjalankan program pengembangan keterampilan usaha perempuan, pertanian rumahan, pengelolaan sampah terpadu, serta pendidikan. Di Telaga dan Piabung, program pertanian rumahan telah menghasilkan lebih dari 1.000 kilogram sayuran.

Selain itu, pada 2026, sebanyak 140 siswa dari sembilan sekolah mengikuti program Digital English Club untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris.

Lebih lanjut, Devina menuturkan bahwa pengalaman pendampingan tersebut menunjukkan perlindungan alam dan ketahanan ekonomi masyarakat perlu dibangun secara bersamaan. Menurutnya, keterampilan yang memadai dan pilihan penghidupan yang beragam menjadi modal penting agar masyarakat lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim.

“Karena itu, kami mendorong program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan sumber penghidupan yang berkelanjutan,” kata Devina.

Dalam pengelolaan sampah, Yayasan Anambas menjalankan program DIKARI atau Desa Indah Kelola Sampah Mandiri serta layanan Bank Sampah yang beroperasi di dua pulau besar di Anambas.

Devina menyampaikan, pendampingan pengelolaan sampah telah menjangkau 32 desa. Sejak 2018, lebih dari 1.300 ton sampah diklaim berhasil dicegah agar tidak mencemari lingkungan dan laut.

Melalui program tersebut, warga didorong membangun kemampuan mengelola layanan persampahan secara mandiri, mulai dari pemilahan sampah di rumah, pengumpulan di desa, hingga pengangkutan dan penyaluran ke fasilitas pengolahan di luar wilayah kepulauan.

Sampah yang dikumpulkan dan dijual juga memberikan tambahan pemasukan bagi masyarakat maupun desa. Namun, tantangan geografis Anambas sebagai wilayah kepulauan masih membutuhkan koordinasi dan sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak.

Dari sisi pendanaan, Devina mengungkapkan bahwa sejak 2018 Yayasan Anambas telah menyalurkan lebih dari Rp73 miliar untuk mendukung berbagai program, mulai dari konservasi hutan dan laut, perlindungan habitat penyu, pembangunan Bank Sampah, pelatihan keterampilan perempuan dan pemuda, hingga pembukaan lapangan kerja.

Ia juga menyebutkan, dari total 92 staf dan pekerja lapangan yayasan, sebanyak 76 persen merupakan putra-putri Anambas. Keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut dinilai turut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan sekaligus mengembangkan keterampilan.

Pada 2025, yayasan menyalurkan lebih dari Rp10,5 miliar untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat, termasuk tenaga kerja, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pengadaan kebutuhan lapangan. Sementara pada 2026, penghimpunan dana program disebut telah melampaui target sebesar Rp17,8 miliar.

Devina menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan kontribusi yayasan untuk membantu pembangunan daerah di luar pembiayaan APBD.

Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan, Yayasan Anambas memperkenalkan Anambas Sustainability Forum yang direncanakan menggelar pertemuan perdana pada Juni 2027, bertepatan dengan hari jadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Forum tersebut dirancang menjadi ruang dialog tahunan untuk mempertemukan gagasan, inovasi, dan peluang pendanaan dalam menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Anambas.

Katanya, pelaksanaan program konservasi juga membutuhkan dukungan kajian ilmiah agar perencanaan kegiatan lebih tepat sasaran. Untuk itu, yayasan berencana mengembangkan Anambas Marine Research Center (AMRC) dalam lima tahun ke depan, dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pusat riset tersebut direncanakan mendukung pengumpulan data serta kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Hasil kajian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan program dan menentukan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Selain riset, pelaksanaan program di tingkat desa juga membutuhkan hubungan kerja yang jelas antara kelompok masyarakat, BUMDes, kelompok pengawas masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait.

Yayasan Anambas menyatakan siap mendukung koordinasi tersebut, termasuk menyelaraskan kegiatan dengan peraturan daerah serta menjajaki pendanaan untuk pelestarian alam.

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani, Devina menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama dalam mendukung prioritas pembangunan daerah yang diarahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Dirinya berharap dari pengalaman konservasi dan pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan di Anambas agar menjadi rujukan bagi wilayah kepulauan lainnya di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *