BINTAN-ZONASIDIK.COM | Sebanyak 171 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Tahun Anggaran 2026. Program yang merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara tersebut turut melibatkan 22 ASN dari Kabupaten Kepulauan Anambas.
Puluhan ASN Anambas itu dinyatakan lulus setelah mengikuti tahapan seleksi yang berlangsung pada 4 hingga 7 November 2026. Mereka selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kemiliteran Matra Laut di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Matra Laut selama kurang lebih 45 hari.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas, Herry Fakhrizal, turut hadir menyaksikan dimulainya pendidikan di Lapangan Laut Arafuru Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
Keterlibatan Anambas dalam program ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan aparatur pemerintah yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga dibekali kedisiplinan, ketangguhan, serta semangat bela negara.
Kepala Bakesbangpol, Herry Fakhrizal, menjelaskan bahwa proses perekrutan peserta di daerah dilakukan melalui pendaftaran sukarela bagi ASN yang berminat mengikuti program Komcad.
Katanya, dari 91 ASN yang menjadi sasaran penjaringan, sebanyak 25 orang dikirim untuk mengikuti seleksi. Hasilnya, 22 orang dinyatakan lulus, sedangkan tiga peserta lainnya belum memenuhi persyaratan dan dikembalikan.
“Awalnya kita mengirim ASN yang memang bersedia dan mau mendaftarkan diri ke Kementerian Pertahanan. Dari 91 orang, kita memilih 25 orang untuk mengikuti seleksi. Alhamdulillah, 22 orang dinyatakan lulus,” jelas Herry saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebutkan, para peserta telah memulai pendidikan Latsarmil sejak 9 November 2026. Selama menjalani pendidikan, mereka akan mendapatkan pembekalan dasar kemiliteran sebagai bagian dari proses pembentukan anggota Komponen Cadangan Matra Laut.
Program ini juga menjadi langkah perdana bagi Provinsi Kepulauan Riau dalam pembentukan Komcad ASN di wilayah Indonesia bagian barat. Kepri menjadi salah satu provinsi percontohan atau project pilot dalam pelaksanaan program tersebut, bersama Kalimantan Selatan untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan Sulawesi Selatan untuk wilayah Indonesia bagian timur.
Lanjut Herry, setelah menyelesaikan pendidikan dan dikukuhkan sebagai anggota Komcad, para ASN akan kembali bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Dengan demikian, keikutsertaan dalam program tersebut tidak serta-merta mengubah tugas kedinasan mereka. Para peserta tetap menjalankan aktivitas sebagai ASN sembari menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari kementerian serta lembaga terkait.
“Setelah lulus, mereka akan dikembalikan ke OPD masing-masing. Untuk sementara tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN sambil menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian PAN-RB dan BKN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peserta yang telah menyelesaikan pendidikan nantinya akan menggunakan seragam dan atribut khusus Komcad, termasuk tanda pangkat serta brevet sesuai kualifikasi yang diperoleh selama pendidikan.
Lebih jauh, pembentukan Komcad ASN ini direncanakan berlanjut pada tahun mendatang. Pemerintah menargetkan pembentukan dua batalion Komcad dari unsur ASN dengan jumlah sekitar 1.000 personel.
Selain ASN, terdapat pula rencana pembentukan Komcad dari unsur masyarakat umum dengan target sekitar 2.500 orang. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan kejelasan terkait dukungan anggaran.
“Untuk ASN diharapkan bisa terbentuk dua batalion, satu batalion sekitar 500 orang. Sementara untuk masyarakat umum direncanakan 2.500 orang, tetapi kita masih belum mengetahui bagaimana penganggarannya,” tuturnya.
