ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Kekayaan adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan hingga kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dijaga dan dikembangkan. Upaya tersebut dinilai membutuhkan landasan hukum agar keberlangsungan budaya daerah tetap terpelihara dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kantor DPRD, Kamis (12/11/2026).
Syamsil yang juga merupakan anggota DPRD Anambas tersebut mengatakan, kekayaan budaya dan tradisi lokal merupakan bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Namun, di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi, keberadaan budaya daerah menghadapi berbagai tantangan.
Karena itu, melalui Bapemperda, DPRD memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Lanjut Syamsil, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi nyata, permasalahan, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang ingin diwujudkan.
“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” sebutnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki Anambas, termasuk upaya perlindungan dan pelestariannya serta peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal.
Dalam pembahasan tersebut, Syamsil mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, pelaku seni dan budaya hingga unsur masyarakat lainnya, untuk berpartisipasi aktif menyampaikan saran dan masukan.
Dukungan kajian akademis dari tim tenaga ahli Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji juga diperlukan untuk memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik maupun Ranperda.
Melalui FGD tersebut, Syamsil berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong pemajuan kebudayaan daerah, sehingga warisan budaya Anambas tetap hidup, berkembang, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Di akhir sambutannya, Syamsil secara resmi membuka kegiatan FGD pembahasan naskah akademik draf Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
