ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memulai rangkaian pembahasan APBD 2026 dengan menyampaikan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (17/11/2025), menandai dimulainya proses perumusan kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan secara “transparan, akuntabel, dan partisipatif,” serta dirancang untuk memperkuat pelayanan dasar dan meningkatkan daya saing daerah melalui sektor pariwisata, perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia yang inovatif.
Katanya penyusunan APBD 2026 berpedoman pada UU Nomor 23/2014, PP Nomor 12/2019, dan Permendagri 14/2025, serta diselaraskan dengan RKPD 2026 dan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
“APBD adalah instrumen penting dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan layanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional dan global,” ucap Bupati Aneng.
Dalam penyampaiannya, Aneng menjelaskan bahwa total pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 diasumsikan mencapai Rp920,8 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp53,31 miliar atau naik 1 persen yang dipengaruhi peningkatan pajak hotel. Pendapatan transfer sebesar Rp867,33 miliar atau meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp156,8 juta yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2025.
Meski pendapatan menunjukkan beberapa peningkatan, Bupati menggarisbawahi adanya penurunan alokasi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp79,14 miliar atau 12 persen dibanding tahun anggaran 2025.
“Penurunan ini terutama terjadi pada pos Dana Bagi Hasil, dan tentu dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tetap melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang tersedia.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp966,34 miliar. Dalam pemaparannya, Bupati Aneng mengatakan bahwa belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan total Rp746,99 miliar atau meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya.
Belanja operasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp545,54 miliar yang mengalami kenaikan 18 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp192,67 miliar, serta belanja hibah yang mencapai Rp4,9 miliar atau naik 44 persen. Sementara itu, belanja bantuan sosial turut mengalami lonjakan signifikan hingga 327 persen atau sebesar Rp3,87 miliar.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan belanja modal sebesar Rp98,78 miliar atau naik 46 persen. Anggaran belanja modal ini mencakup belanja jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp54,66 miliar atau naik 277 persen, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp28,58 miliar, serta belanja peralatan dan mesin sebesar Rp13,95 miliar.
Untuk belanja tidak terduga, pemerintah menganggarkan Rp1,19 miliar atau menurun 86 persen. Adapun belanja transfer sebesar Rp119,37 miliar, termasuk dana desa dan alokasi dana desa yang naik 18 persen menjadi Rp116,31 miliar.
Pada akhir pidatonya, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melalui seluruh tahapan penyusunan APBD 2026.
Bupati menegaskan kembali bahwa APBD 2026 harus berorientasi pada hasil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.
“Saya percaya, melalui semangat kebersamaan dan sinergi, kita mampu mewujudkan APBD yang berpihak pada masyarakat,” tuturnya. (Pin)
