ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan strategis dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Anambas, Kamis (24/07/2025), Ketua Fraksi PNBKS, Syamsil Umri, menekankan pentingnya sinergi antara program APBD murni dan APBD perubahan. Ia mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak boleh dijadikan sebagai solusi tambal sulam atas perencanaan yang kurang matang.
“Perubahan APBD harus diarahkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan capaian program prioritas, bukan justru menjadi ruang untuk memperbaiki kesalahan dalam perencanaan awal,” tegasnya.
Fraksi juga menyoroti dominasi belanja infrastruktur umum dalam draf APBD perubahan, yang dinilai masih jauh lebih besar dibanding alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mereka mengkritisi anggaran pendidikan yang terlalu terfokus pada pembangunan fisik.
“Di lapangan, kami masih menemukan sekolah yang harus antre untuk mencetak lembar kerja atau menggunakan proyektor. Kami minta agar Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran pendidikan. Jangan sampai bidang pendidikan hanya menjadi bayang-bayang dari Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Fraksi PNBKS menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran secara tepat waktu. Mereka menyoroti kebiasaan pelaksanaan kegiatan yang menumpuk di akhir tahun, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program-program daerah.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran bantuan sosial yang dinilai relatif kecil dibanding belanja modal dan pembangunan fisik. Fraksi mendesak agar kebijakan anggaran lebih berpihak kepada rakyat, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Di sektor pendapatan, fraksi PNBKS mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan asli daerah (PAD) yang belum tergarap, seperti dari sektor pariwisata. Mereka mendorong penggunaan sistem digital dalam pemungutan pajak dan retribusi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.
Selain itu, Fraksi PNBKS meminta agar target pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditinjau kembali, mengingat keterbatasan waktu yang ada untuk mencapainya.
Mengingat kondisi geografis Anambas yang 98 persen terdiri dari lautan, fraksi meminta agar program penataan transportasi laut antar pulau menjadi prioritas daerah. Mereka menilai transportasi laut yang aman dan nyaman sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Syamsil juga menyampaikan keprihatinan atas penempatan guru dan tenaga medis pasca pengangkatan PPPK yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. “Kami menemukan sekolah yang tidak memiliki guru sama sekali. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam bidang kesehatan, fraksi PNBKS mendorong pemerintah daerah agar menjamin ketersediaan obat, pelayanan rujukan, dan pemenuhan standar layanan kesehatan, sesuai dengan manifesto kepala daerah terpilih.
Terakhir, Fraksi PNBKS mendorong agar pembahasan APBD Perubahan benar-benar difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Fraksi menyatakan setuju agar Ranperda ini dibahas pada tahap selanjutnya. (Pin)
