ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan pandangan umum yang tajam dan komprehensif terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PPIR, Linda, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Anambas, Selasa (18/11/2025).
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa Fraksi PPIR tidak sekadar memberikan catatan, tetapi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan APBD.
“Kami mengapresiasi arah kebijakan yang diusung Bupati, namun APBD harus benar-benar merefleksikan kebutuhan riil masyarakat,” ungkap Linda.
Fraksi PPIR mengapresiasi tema pembangunan tahun 2026, yakni “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan Berbasis Potensi Lokal serta Pengembangan SDM Inovatif”, yang dinilai sudah tepat. Namun Fraksi menilai bahwa implementasinya harus dicermati secara serius agar tidak menyimpang dari kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah tingginya ketergantungan APBD terhadap pendapatan transfer pusat yang mencapai lebih dari 90 persen.
“Ketergantungan ini membuat keuangan daerah sangat rentan. Penurunan kebijakan pusat sedikit saja, Anambas langsung terdampak,” ujar Linda.
Fraksi juga menyoroti penurunan transfer keuangan daerah sebesar 12 persen, terutama Dana Bagi Hasil yang turun lebih dari Rp79 miliar.
“Penurunan ini bukan angka kecil. Ini akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan kita membiayai program prioritas,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi mempertanyakan strategi Pemerintah Daerah dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kenaikan hanya 1 persen dan penurunan retribusi, Fraksi menilai belum terlihat gebrakan signifikan.
“Kami ingin mendengar apa langkah nyata Pemda. Apa peta jalan peningkatan PAD-nya? Sektor pariwisata, perikanan, pelabuhan, dan aset daerah harus digenjot secara serius,” lanjut Linda.
Pada aspek belanja, Fraksi menyoroti kenaikan belanja operasi sebesar 13 persen, termasuk Belanja Pegawai yang meningkat 18 persen.
“Belanja pegawai boleh naik, tapi harus dibarengi kinerja. Jangan sampai berat di aparatur, ringan di pelayanan,” kata Linda.
Ia juga menekankan agar hak-hak pegawai tetap menjadi prioritas. “Pemerintah Daerah harus memastikan gaji dan TPP ASN maupun PPPK tersalurkan tepat waktu,” tuturnya.
Di sisi lain, PPIR mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar 46 persen, khususnya pembangunan jalan dan irigasi yang meningkat 277 persen. Meski demikian, Fraksi mengingatkan agar pembangunan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini tidak hanya tampak besar di angka, tetapi terasa manfaatnya di lapangan, terutama di wilayah terisolir,” jelasnya.
Linda juga menyoroti belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan kendaraan dinas baru.
“Jangan sampai kita membeli mobil dinas, sementara ambulans di beberapa kecamatan masih tidak layak. Ini tidak adil bagi masyarakat,” kata Linda.
Fraksi PPIR turut menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengembangan sektor unggulan dengan pelayanan dasar.
“Pariwisata penting, perikanan penting, tapi air bersih, kesehatan, pendidikan, dan transportasi antarpulau jauh lebih mendesak,” ucapnya.
Masalah air bersih serta kebutuhan bahan bakar untuk Puskesmas Keliling menjadi contoh persoalan yang menurut Fraksi harus diprioritaskan dalam APBD 2026.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi PPIR menegaskan komitmennya untuk mengawal anggaran agar tepat sasaran.
“Jika ada program yang tidak sesuai asas efisiensi, efektivitas, dan keadilan, maka Fraksi PPIR tidak segan menyatakan penolakan,” tutur Linda. (Pin)
