ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Siantan, Muslimin meminta pemerintah dan instasi terkait untuk melakukan pengawasan di laut, guna mengatasi permasalahan antara nelayan pancing ulur dengan nelayan bagan apung.
Hal itu disampaikan oleh Muslimin, saat melaksanakan rapat dalam menyelesaikan konflik antar nelayan tersebut, bersama Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Ruang Rapat Dinas DPMPTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (23/05/2022).
“Hari ini yang kita perlukan dari pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan antara nelayan pancing ulur dengan nelayan bagan apung, yaitu perlunya pengawasan di laut,” ucapnya .
Rapat ini, kata Dia, sudah sekian kalinya dilaksanakan, namun belum ada tindakan nyata dari dinas terkait.
“Jangan hanya sebatas menggelar rapat saja, keputusan yang dibuat melalui kesempatan bersama itu, juga perlu pengawasan untuk mengontrol kondisi di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang DKP Provinsi Kepri di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kadarisman saat memimpin rapat tersebut mengakui tidak melaksanakan pengawasan di laut, dikarenakan kekurangan anggaran dan personil.
“Pada tahun sebelumnya anggaran kita cukup, tetapi karena personil kita kurang jadi tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan. Untuk tahun ini, memang betul-betul pres. Kita juga sudah menghadap pak kepala dinas untuk meminta penambahan, jawabannya tidak bisa,” ungkapnya. (Pin)
