ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) meminta Bupati Kepulauan Anambas untuk segera menemui BPH Migas di Jakarta.
Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra mengatakan, puncak kelangkaan solar subsidi di Anambas sudah berlangsung sejak awal bulan Februari 2022. Dan belum ada langkah-langkah strategis Pemerintah Daerah untuk mengatasinya.
“Solar adalah kebutuhan dasar nelayan, dimana dengan kelangkaan solar yang dialami mengancam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya. Karena nelayan mengantungkan hidupnya dari hasil laut,” kata Dedi dalam audiensi bersama Pemerintah Daerah terkait Persoalan Nelayan di Anambas, Kamis (19/05/2022).
Oleh karena itu, harus ada upaya strategis yang seharusnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dalam pendistribusian solar subsidi tepat sasaran dan perjuangkan penambahan kouta.
“Puluhan ribu masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas mengantungkan hidup disektor kelautan dan perikanan. Sehingga ini harus menjadi skala prioritas yang sifatnya mendesak untuk kepala daerah menemui BPH Migas seperti yang dilakukan oleh kepala daerah di kabupaten atau kota lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Ody Karyadi mengatakan, untuk kedepannya Pemerintah Daerah akan mengarahkan untuk minyak subsidi ini akan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi yang tidak sesuai atau salah sasaran.
“Makanya kami sekarang minta data, seprti nelayan, petani sehingga nantinya ada klaster dan kedepannya minyak subsidi ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tidak ada lagi yang tidak sesuai untuk permasalahan ini, karena sudah seharusnya masyarakat layak mendapatkan, namun malah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak boleh,” kata Ody saat diwawancara sejumlah awak media.
Terakhir kata Dia, akhir bulan ini bupati akan mengadakan audiensi ke DPD RI dan BPH Migas.
“Setelah data terkumpul, Bupati akan menemui BPH Migas di Jakarta,” pungkasnya. (Pin)
