ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).
Dalam paripurna tersebut, Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara Hino Faisal.
Pandangan umum ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Keuangan dan pidato pengantar Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, sehari sebelumnya pada 17 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Hino Faisal menyoroti isu strategis terkait penurunan alokasi transfer keuangan pemerintah pusat sebesar Rp79,14 miliar atau 12 persen, terutama pada Dana Bagi Hasil. Fraksi PKAD menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal daerah.
“Fraksi PKAD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penguatan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi PAD, agar penurunan transfer pusat tidak berdampak pada pelayanan publik,” ujar Hino.
Fraksi PKAD juga menyoroti struktur belanja daerah dalam Ranperda APBD 2026 yang mencapai Rp966,34 miliar. Menurut Hino, belanja operasi yang naik 13 persen serta belanja modal yang melonjak 46 persen perlu diarahkan secara tepat sasaran.
“Belanja modal yang meningkat signifikan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama peningkatan aksesibilitas lewat pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi,” kata Hino dalam pandangannya.
Fraksi PKAD memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menyusun dokumen anggaran secara transparan dan akuntabel. Namun, Fraksi juga meminta agar pemerintah memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan memperkuat program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap proses pembahasan selanjutnya antara DPRD dan pemerintah daerah berjalan lancar, sehingga APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,” tambah Hino.
Menutup pandangan umum Fraksi PKAD, Hino Faisal menegaskan pentingnya menjaga sinergi dan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis APBD 2026 mampu menjawab tantangan ke depan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dalam jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Fraksi PKAD yang telah memberikan perhatian terhadap dinamika fiskal daerah.
Ia mengakui bahwa penurunan Dana Bagi Hasil dan tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer memang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
“Kami menyadari bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat APBD rentan. Karena itu pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Bupati Aneng menjelaskan, bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan PAD melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, serta pengembangan sumber pendapatan baru terutama dari sektor pariwisata dan perikanan.
Selain itu, efisiensi belanja akan terus dilakukan agar ruang fiskal pembangunan tetap terjaga.
Terkait kenaikan belanja pegawai akibat penyesuaian gaji ASN dan pengangkatan PPPK, Aneng menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati. “Kenaikan belanja pegawai akan kami kendalikan agar tidak mengganggu program prioritas pembangunan,” katanya.
Dia juga menyoroti arah belanja modal 2026 yang meningkat 46 persen dan diprioritaskan pada infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan, dan irigasi. Menurutnya, fokus pembangunan ini penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung layanan publik di kecamatan-kecamatan.
“Belanja modal yang kita tingkatkan dipastikan untuk hal-hal yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa peningkatan alokasi bantuan sosial akan disalurkan tepat sasaran dan akuntabel melalui verifikasi data yang lebih kuat dengan perangkat daerah terkait.
Menutup jawabannya, Bupati mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi PKAD yang telah menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk melanjutkan pembahasan. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga sinergi dengan DPRD.
“Kami berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar APBD 2026 dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Anambas,” tutupnya. (Pin)
