Listrik Lingga Masih Bermasalah, Yusri Mandala Desak Pemerintah Tinggalkan Pola Lama

Tokoh masyarakat Kabupaten Lingga saat menyampaikan pandangannya dihadang jajaran Satpol PP Kabupaten Lingga pada 6 april 2026, lalu.

LINGGA-ZONASIDIK.COM | Persoalan listrik yang tak kunjung tuntas di Kabupaten Lingga kembali menuai kritik. Tokoh masyarakat, Yusri Mandala, menilai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Lingga terkait kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) belum menghasilkan langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat.

Menurut Yusri, forum tersebut hanya mengulang pembahasan persoalan yang selama ini sudah diketahui publik, tanpa menghadirkan keputusan ataupun terobosan yang dapat mempercepat penyelesaian krisis pasokan listrik di Lingga.

“Solusinya bukan hanya duduk berkumpul dalam RDP. Persoalan utamanya, pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, belum memahami akar masalah dan belum memiliki solusi atas keresahan masyarakat,” Kata Yusri kepada Zonasidik, Sabtu (27/6/2026).

Bacaan Lainnya

Ia menilai pemerintah daerah perlu berhenti bergantung pada pola penanganan yang bersifat sementara. Menurutnya, sudah saatnya disusun strategi jangka panjang melalui pembangunan sistem pembangkit listrik yang lebih andal dan berkapasitas besar.

Salah satu gagasan yang disampaikannya ialah membangun pembangkit di wilayah strategis seperti Kecamatan Selayar, yang berada di antara Dabo Singkep dan Daik Lingga. Menurutnya, keberadaan pembangkit di lokasi tersebut dapat memperkuat pasokan listrik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Yusri juga menyoroti lambannya peningkatan layanan listrik yang, menurutnya, nyaris tidak berubah selama puluhan tahun.

“Saat saya masih kecil listrik hanya menyala sekitar 14 jam. Sekarang usia saya sudah 34 tahun dan memiliki tiga anak, persoalan listrik masih menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya.

Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas anggaran pembangunan yang telah dikucurkan selama ini apabila kondisi infrastruktur dasar, khususnya kelistrikan, masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Besar anggaran yang masuk ke daerah seharusnya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat terus hidup dengan persoalan listrik yang sama dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (Juh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *