ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Upaya memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Sekretaris Daerah Sahtiar, secara virtual dari Ruang Rapat Lantai II, di kantor bupati, Selasa (7/7/2026).
FGD tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pembangunan Indonesia Barat beserta jajaran, Forkopimda, kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta berbagai pemangku kepentingan.
Forum ini menjadi wadah menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Madrilzam, menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari proses konsultasi untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, meskipun kunjungan langsung ke Kabupaten Kepulauan Anambas belum dapat terlaksana.
Ia juga mengungkapkan bahwa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masih berproses di tingkat pusat. Berbagai pembahasan telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, namun masih diperlukan masukan yang komprehensif dari daerah agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Direktur Pembangunan Indonesia Barat beserta jajaran, serta seluruh peserta yang mengikuti FGD. Forum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Aneng.
Dalam paparannya, Bupati Aneng menyebutkan, bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan terluar yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan Indonesia. Selain memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, Anambas juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Namun demikian, ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan konektivitas antarpulau, infrastruktur dasar, penyediaan energi, transportasi, air bersih, telekomunikasi, hingga akses pelayanan publik.
“Sebagai daerah kepulauan, kami masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, kami berharap dukungan dan sinergi yang lebih kuat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan agar percepatan pembangunan di Anambas dapat terwujud,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap berbagai aspirasi, data, serta kebutuhan prioritas yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional, sehingga semakin banyak program strategis yang dapat direalisasikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Pembangunan Anambas bukan hanya berdampak bagi masyarakat daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia,” imbuhnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Aneng mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif serta menyampaikan data yang akurat dan berbasis fakta.
“Masukan yang disampaikan hari ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas,” tutupnya. (Pin)
