ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Anggota pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Hariyadi, meminta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan diperketat.
Hal tersebut disampaikan Hariyadi, Jumat (28/8/2026), menyusul adanya informasi dan keluhan nelayan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi mereka.
Menurutnya, pengawasan perlu melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta aparat penegak hukum (APH).
“Kami sering mendapatkan informasi bahwa BBM subsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan diduga disalahgunakan untuk kebutuhan pekerjaan proyek di Anambas,” ujar Hariyadi.
“Jika benar terjadi, tentu BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan menjadi tidak tepat sasaran,” sambungnya.
Ia menyebut, persoalan tersebut juga menjadi keluhan sebagian nelayan. Pihaknya bahkan memperoleh informasi mengenai dugaan adanya sejumlah SPBU mini yang menjual solar subsidi untuk kebutuhan pekerjaan proyek.
“Kalau memang untuk kebutuhan proyek, tentunya harus menggunakan BBM sesuai peruntukannya, bukan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan,” katanya.
Hariyadi menegaskan, subsidi BBM merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat nelayan. Karena itu, penyalurannya perlu dipastikan sesuai ketentuan agar manfaatnya diterima oleh pihak yang berhak.
Ia juga meminta APH tidak ragu menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.
“Jika informasi tersebut benar dan ditemukan adanya pelanggaran, kami meminta aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan PWI Anambas dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas.
Koordinasi itu akan membahas persoalan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan sekaligus mendorong mekanisme pengawasan yang lebih baik.
“Kami bersama pengurus PWI Anambas akan berkoordinasi dengan HNSI untuk membahas persoalan ini. Harapannya, penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkas Hariyadi.
