ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Persoalan pemadaman listrik yang belakangan terjadi di wilayah Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak terus menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, Pemkab meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman bergilir yang terjadi, sekaligus memastikan langkah penanganan yang disiapkan untuk mengatasi gangguan kelistrikan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, mengatakan penjelasan dari PLN diperlukan agar pemerintah dan masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya yang menyebabkan pemadaman bergilir.
“Kita supaya tahu masalah sesungguhnya, mati lampu bergantian ini kenapa. Sehingga kita minta Kepala PLN untuk menyampaikan melalui rapat konsolidasi kemarin,” ujar Sahtiar saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (28/8/2026).
Kata dia, rapat koordinasi kelistrikan tersebut turut melibatkan Forkopimda, camat serta kepala desa yang berkaitan dengan wilayah Siantan dan Siantan Selatan.
Pelibatan sejumlah pihak itu, kata Sahtiar, juga untuk memastikan informasi mengenai gangguan kelistrikan dapat dipahami secara sama dan tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat.
“Supaya tidak simpang siur, ada yang bilang jaringan, ada yang bilang macam-macam. Tidak ada kejelasan. Jadi orang itu minta kepastian,” katanya.
Berdasarkan penjelasan PLN dalam rapat, pemadaman bergilir untuk sementara dilakukan karena kondisi mesin pembangkit tidak memungkinkan seluruh unit dioperasikan secara terus-menerus.
Jika dipaksakan, kondisi tersebut dikhawatirkan justru memperparah kerusakan mesin dan berpotensi menyebabkan pemadaman yang lebih panjang.
Untuk penanganan jangka pendek, Sahtiar menyebut PLN masih menerapkan pola pemadaman bergilir hingga sekitar 1 September 2026. Namun, durasi pemadaman diharapkan mulai berkurang secara bertahap.
“Insyaallah mulai tanggal 28 mungkin agak semakin lebih pendek durasinya. Nanti ada yang tidak mati, ada yang mati,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penanganan jangka menengah, PLN menyiapkan satu unit mesin pembangkit dari Natuna. Mesin tersebut diharapkan dapat membantu menambah daya dan menjadi cadangan ketika terjadi gangguan.
Sahtiar mengatakan, sebelumnya Pemkab diminta membantu mendorong percepatan kedatangan mesin tersebut. Namun, dalam koordinasi terakhir, pihak PLN menyampaikan bahwa prosesnya telah mendapatkan persetujuan dan kini tinggal menunggu pengiriman.
“Menurut Kepala PLN, tidak usah dulu Pak, karena itu sudah ACC, tinggal waktu pengiriman saja,” katanya.
Meski demikian, Pemkab tetap siap berkoordinasi apabila nantinya diperlukan dukungan dalam proses pengiriman maupun kedatangan mesin tersebut ke Anambas.
Terkait kemungkinan mesin belum tiba pada Oktober 2026, Sahtiar mengatakan Pemkab tidak dapat begitu saja menyediakan mesin pembangkit sebagai alternatif.
Menurutnya, PLN menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tidak lagi diperbolehkan memberikan bantuan mesin pembangkit kepada PLN seperti yang pernah dilakukan sebelumnya melalui skema CSR.
“Memang harus PLN yang tanggung jawab. Bicara seandainya Oktober nanti tidak datang bagaimana, mereka akan tetap berupaya. Tidak ada jalan lain,” tegasnya.
Karena itu, peran Pemkab saat ini lebih diarahkan pada koordinasi dan mendorong PLN agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat.
Lebih lanjut Sahtiar menjelaskan, Pemkab sebelumnya memang sempat membahas kemungkinan membantu pengadaan mesin, termasuk melalui skema CSR. Namun, opsi tersebut disebut tidak dapat dilakukan berdasarkan penjelasan dari pihak PLN.
“Kalau memang masalahnya di mesin, ya kita coba cari cara apakah Pemkab mengadakan atau bantu CSR atau apa. Nah, disampaikan beliau ternyata katanya tidak boleh lagi kalau dari pemerintah membantu seperti itu. Karena mereka ini kan BUMN,” jelas Sahtiar.
Untuk jangka panjang, Pemkab juga mendapat penjelasan mengenai rencana penambahan pembangkit berkapasitas sekitar 3 megawatt melalui program strategis nasional. Rencana tersebut diperkirakan terealisasi pada 2028 atau 2029.
“Yang penting koordinasi. Kalau ada apa-apa disampaikan. Kita juga mengimbau ke camat, desa, BPD untuk selanjutnya menyampaikan ke masyarakat bahwa masalahnya seperti itu,” pungkasnya.
