PONTIANAK-ZONASIDIK.COM | Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan langkah terpadu yang tidak berhenti pada pemadaman api. Pengelolaan tanah, pemulihan lahan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, hingga pencegahan kebakaran berulang menjadi bagian penting dalam upaya penanganan karhutla.
Pendekatan tersebut didorong melalui kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan tanah, salah satunya melalui Bios 44 Patigeni.
Pangkogabwilhan I Letjen TNI, Kunto Arief Wibowo menekankan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kondisi lahan dan lingkungan setelah kebakaran berhasil dikendalikan.
Kata dia, upaya penanggulangan tidak semata-mata diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga bagaimana kondisi tanah dapat dikelola kembali sehingga risiko kebakaran berulang bisa ditekan.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memperhatikan kondisi tanah, pemulihan lahan dan bagaimana mencegah agar kebakaran tidak kembali terjadi,” ujar Kunto, Sabtu (5/9/2026).
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah pemanfaatan Bios 44 Patigeni sebagai bagian dari teknologi pengelolaan tanah. Penerapannya diarahkan untuk mendukung proses penanganan lahan terdampak, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik tanah gambut dan membutuhkan pengelolaan berbeda dibandingkan lahan mineral.
Pendekatan tersebut mengintegrasikan kesiapsiagaan personel, pemantauan kondisi lapangan, edukasi kepada masyarakat serta pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Libatkan TNI, Polri, Akademisi hingga Pemerintah Daerah
Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu unsur penting dalam penanganan karhutla. TNI berperan dalam mendukung koordinasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan wilayah melalui pendekatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Sementara Polri turut mendukung upaya pencegahan, pengamanan, edukasi masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam koordinasi penanggulangan bencana, pengelolaan wilayah serta penyediaan dukungan sumber daya. Sedangkan akademisi memberikan kontribusi melalui kajian, pengujian dan evaluasi sehingga penerapan teknologi dapat disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan di lapangan.
Kunto menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena karakteristik karhutla, terutama di wilayah gambut, tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan pemadaman.
“Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan kerja bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang harus disinergikan agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, penanganan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, pendinginan hingga pengelolaan lahan pascakebakaran.
Pengelolaan pascakebakaran menjadi perhatian karena kondisi lahan yang telah terbakar tetap memiliki potensi menimbulkan persoalan apabila tidak ditangani dengan baik. Karena itu, pengelolaan kelembapan dan kondisi tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mitigasi.
Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak
Selain menangani aspek kebakaran dan kondisi lahan, sinergi lintas sektor juga diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
Salah satu bentuk dukungan dilakukan melalui pendistribusian air bersih menggunakan mobil water treatment kepada masyarakat di wilayah yang terdampak karhutla.
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan akibat dampak kebakaran maupun kondisi lingkungan di sekitarnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menyentuh persoalan teknis di lapangan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat.
Kunto menegaskan, kehadiran unsur pemerintah dan aparat di tengah masyarakat harus dibarengi dengan upaya memberikan solusi terhadap dampak yang dirasakan secara langsung.
“Penanganan karhutla harus berorientasi pada masyarakat. Ketika terjadi dampak terhadap kebutuhan dasar, maka dukungan kepada masyarakat juga harus menjadi bagian dari langkah penanggulangan,” ujarnya.
Dorong Mitigasi Berkelanjutan
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan tanah diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat mitigasi karhutla secara berkelanjutan.
Khusus pada lahan gambut, pengelolaan kondisi tanah membutuhkan perhatian lebih karena karakteristiknya berbeda dengan lahan mineral. Oleh sebab itu, penerapan teknologi tetap perlu disertai pemantauan kondisi lahan, pengelolaan kelembapan serta langkah pencegahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Melalui pendekatan tersebut, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan ketika api muncul, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang dapat mengurangi potensi kebakaran di kemudian hari.
“Yang kita bangun bukan hanya kemampuan untuk memadamkan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga kemampuan untuk mencegah, mengelola lahan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap karhutla,” kata Kunto.
Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat pun menjadi bagian penting dalam mendorong penanganan karhutla yang lebih terukur. Kolaborasi tersebut sekaligus membuka ruang bagi pengembangan inovasi dan pemanfaatan bahan baku lokal yang dapat mendukung pengelolaan lahan serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, penanggulangan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
