TANJUNGPINANG-ZONASIDIK.COM | Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, memaparkan kondisi kemiskinan serta berbagai capaian program pengentasan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (17/11/2026), dipimpin Wakil Gubernur Kepri Dr. Nyanyang Haris Pratamura, dan diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Kepri secara daring.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Bayu menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada angka 6,35 persen atau sekitar 2,86 ribu orang.
Angka tersebut mengalami penurunan 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,67 persen.
“Angka kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data BPS Maret 2025 sebesar 6,35 persen atau sekitar 2,86 ribu orang. Angka ini turun 0,32 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya,” papar Raja Bayu dalam rakor tersebut.
Selain capaian tersebut, ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Salah satunya berkaitan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Di Anambas, tercatat sebanyak 8.285 kepala keluarga atau 29.363 jiwa masuk dalam Desil 1 hingga Desil 5.
Menurut Raja Bayu, kondisi geografis Anambas yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendataan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
“Masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau terpencil, keterbatasan akses pendataan, konektivitas jaringan, ketidaksesuaian NIK, serta perubahan desil yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat akurasi data penerima program, sehingga intervensi yang diberikan dapat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Raja Bayu juga memaparkan perkembangan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 66 Tahun 2026, telah terbentuk 256 Agen Perlinsos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 agen telah aktif.
Sementara dari total 16.754 kepala keluarga, sebanyak 746 kepala keluarga telah berhasil teregistrasi.
“Ke depan, percepatan akan dilakukan melalui strategi jemput bola ke pulau-pulau, optimalisasi posko desa, peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD, serta dukungan jaringan dan perangkat,” kata Raja Bayu.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat kepesertaan jaminan kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 mencapai 93,23 persen.
Sementara kontribusi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mencapai 89,22 persen.
Selain kepesertaan jaminan kesehatan, dukungan transportasi rujukan juga terus dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
“Perluasan perlindungan jaminan kesehatan terus dilakukan, termasuk dukungan transportasi rujukan agar masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” papar Raja Bayu.
Pada sektor pendidikan, program transportasi gratis bagi peserta didik jenjang SD dan SMP juga menjadi salah satu program yang dipaparkan dalam rakor tersebut.
Untuk jenjang SD, realisasi mencapai 23.418 peserta dari target 27.798 atau sebesar 84,24 persen. Sedangkan jenjang SMP terealisasi sebanyak 36.233 peserta dari target 46.021 atau 78,73 persen.
Secara keseluruhan, program transportasi gratis tersebut telah terealisasi sebanyak 59.651 peserta dari target 73.819 atau mencapai 80,81 persen.
“Program transportasi gratis ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan transportasi anak-anak untuk bersekolah,” ujarnya.
Sementara itu, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), target penanggulangan kemiskinan sebanyak 357 unit telah terealisasi seluruhnya atau mencapai 100 persen.
“Untuk BSPS, dari target 357 unit, realisasinya sudah mencapai 100 persen. Ini merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah,” tuturnya.



