ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus memantau penanganan gangguan dan pemadaman listrik yang belakangan terjadi di Tarempa, Pulau Matak, Jemaja, dan wilayah sekitarnya.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, meminta masyarakat tetap tenang sembari menunggu langkah penanganan dari pihak terkait.
Gangguan pasokan listrik berdampak langsung terhadap berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelayanan publik, pendidikan, telekomunikasi, hingga kegiatan usaha.
“Kami memahami keresahan masyarakat karena pemadaman listrik tentu berdampak pada aktivitas sehari-hari. Pemerintah Daerah terus berkoordinasi dan mendorong agar persoalan ini dapat ditangani dengan baik,” ujar Raja Bayu kepada zonasidik, Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi kondisi sistem kelistrikan Tarempa, daya mampu pembangkit saat ini berada di kisaran 3,5 megawatt (MW), sementara beban puncak telah mencapai sekitar 3,2 hingga 3,3 MW.
Dengan kondisi tersebut, ruang cadangan daya dinilai masih relatif terbatas. Gangguan pada salah satu unit pembangkit maupun adanya kebutuhan perawatan dapat memengaruhi kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik.
“Selisih antara daya mampu dan beban puncak relatif kecil. Karena itu, penguatan cadangan daya menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan keandalan sistem,” katanya.
Salah satu langkah yang tengah didorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penambahan mesin pembangkit dengan kapasitas sekitar 1 MW. Penambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus menambah ruang cadangan daya.
Namun, Raja Bayu menilai penanganan tidak hanya bergantung pada solusi penambahan mesin. Selama proses tersebut berlangsung, langkah sementara juga perlu disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan pada unit pembangkit yang ada.
“Kami berharap ada langkah penanganan sementara sembari menunggu mesin tambahan. Kondisi unit pembangkit, kesiapan suku cadang, maupun kebutuhan cadangan daya perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya informasi yang jelas mengenai tahapan penambahan mesin, mulai dari ketersediaan, pengiriman, pemasangan hingga target pengoperasian.
Menurutnya, kejelasan informasi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan secara faktual.
“Yang dibutuhkan masyarakat tentu bukan hanya informasi bahwa mesin tambahan sedang diproses, tetapi juga kejelasan tahapan dan waktunya. Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa mengetahui perkembangan penanganannya,” tutur Raja Bayu.
Di tengah kondisi tersebut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah Daerah, kata dia, tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun kritik terkait pelayanan listrik.
“Kritik dan keluhan masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, kami mengajak semua pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan memastikan informasi yang disampaikan benar-benar terverifikasi,” katanya.
Raja Bayu menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada posisi untuk mengawal kepentingan masyarakat sekaligus memastikan proses penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Jika terdapat persoalan teknis, lanjutnya, pihak terkait diharapkan segera melakukan penanganan. Sementara apabila diperlukan dukungan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, pihaknya siap berkoordinasi.
“Intinya, kami ingin ada solusi yang jelas dan terukur. Pemerintah Daerah akan terus mengawal koordinasi dengan pihak terkait,” ucapnya.
Selain penanganan kondisi saat ini, ia menilai kebutuhan listrik di Anambas perlu diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan.
Pertumbuhan aktivitas masyarakat, pemerintahan, dunia usaha, pariwisata, telekomunikasi, serta pembangunan daerah berpotensi meningkatkan kebutuhan energi listrik di Tarempa, Matak, Jemaja, dan wilayah lainnya.
Karena itu, penambahan kapasitas pembangkit diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi menjadi bagian dari perencanaan sistem kelistrikan jangka menengah.
“Jangan sampai persoalan yang sama kembali muncul ketika kebutuhan listrik meningkat. Perencanaan harus melihat kebutuhan beberapa tahun ke depan sehingga kapasitas listrik dapat mengikuti pertumbuhan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan PLN ULP Anambas, PLN UP3 Tanjungpinang, serta jajaran PLN terkait untuk mendapatkan perkembangan penanganan dan penguatan sistem kelistrikan.
Raja Bayu berharap koordinasi antara pemerintah, PLN, dan masyarakat tetap berjalan baik selama proses penanganan berlangsung.
“Kami berharap persoalan ini dapat segera ditangani. Pemerintah akan terus mengawal prosesnya, pihak terkait diharapkan melakukan langkah maksimal, dan masyarakat kami imbau tetap tenang serta mengikuti informasi resmi,” pungkasnya.
