ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengawasan penyaluran diminta diperketat untuk mencegah penyelewengan dan memastikan nelayan lokal tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, saat memimpin rapat koordinasi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan seluruh camat di Ruang Media Center, Kantor Bupati, Senin (26/10/2026).
Dalam rakor itu, Bupati Aneng, menekankan BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut. Karena itu, distribusinya harus berjalan lancar, tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak mau ada laporan dan keluhan dari masyarakat, khususnya para nelayan lokal se-Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM. Nelayan kita sangat membutuhkan bahan bakar untuk mencari nafkah di laut dan menghidupi keluarga mereka di rumah,” ujarnya.
Katanya, kesulitan memperoleh BBM dapat menghambat aktivitas nelayan dan berdampak langsung terhadap mata pencaharian mereka. Kondisi tersebut harus diantisipasi agar kebutuhan bahan bakar tidak menjadi penghalang bagi nelayan untuk mencari nafkah.
“Kalau mereka kesulitan mendapatkan BBM, bagaimana mereka bisa mencari rezeki di laut untuk menghidupi keluarganya di rumah,” kata Aneng.
Untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, Aneng meminta OPD terkait bersama pemerintah kecamatan memperkuat koordinasi dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan BBM diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah penyelewengan yang dapat merugikan nelayan.
“Melalui koordinasi dan pembahasan kita hari ini, saya berharap penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, semaksimal mungkin, lancar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya berharap tidak ada penyelewengan dalam penyaluran BBM kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait tidak hanya mengandalkan koordinasi dalam rapat, tetapi memastikan pengawasan berjalan di lapangan. Kerja sama antar lembaga dinilai penting agar distribusi BBM berlangsung adil dan kebutuhan nelayan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terpenuhi.
“Jadi, saya mohon kerja sama kita bersama untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya para nelayan,” tuturnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap tidak ada penyelewengan maupun kendala distribusi yang menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk menunjang aktivitas melaut.
