ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Rendahnya angka pendaftaran Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital) di Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong anggota DPRD setempat, Linda, meminta Dinas Sosial segera mengambil langkah percepatan.
Ia mengusulkan pemerintah daerah memperluas keterlibatan aparatur sebagai Agen Perlinsos agar pendataan dan registrasi masyarakat tidak berjalan lambat.
Hingga 3 November 2026, pendaftaran Perlinsos Digital di Anambas baru tercatat sebanyak 508 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Dijelaskan Linda, capaian tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan strategi pendataan yang lebih efektif. Terlebih, kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat. Jika hanya mengandalkan kunjungan langsung petugas ke desa-desa, proses pendataan dan registrasi dikhawatirkan membutuhkan waktu lebih panjang.
Karena itu, ia menilai perlu ada penambahan tenaga pendamping dengan mengoptimalkan aparatur yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang diusulkan Linda adalah memberdayakan seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Agen Perlinsos.
Keterlibatan aparatur tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan pendampingan, sekaligus mempermudah masyarakat yang mengalami kendala dalam proses registrasi digital.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Agen Perlinsos bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial, memperbaiki data yang tidak sesuai, serta mengajukan sanggahan. Namun, agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan penerima bantuan. Penetapan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), persyaratan, serta ketentuan program yang berlaku.
Upaya memperluas keterlibatan masyarakat juga sejalan dengan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sosial warga di lingkungan sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan sosial.
“Bagi Anambas, percepatan program ini tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pendaftaran secara digital. Pendampingan langsung tetap diperlukan agar masyarakat di pulau-pulau dapat mengikuti seluruh tahapan registrasi,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat. Dinas Sosial dapat menggandeng pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar informasi serta layanan pendampingan menjangkau masyarakat secara merata.
“Dukungan juga diperlukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat dapat mengambil peran sesuai tugas masing-masing,” tuturnya.
Linda berharap Dinas Sosial segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi dan menambah keterlibatan Agen Perlinsos. Percepatan pendataan dan registrasi diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses layanan dan mengajukan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk diketahui bersama, masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses portal resmi perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD. Tahapannya meliputi pengisian NIK dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, hingga pengisian data pendukung.
Setelah pengajuan dikirim, pendaftar perlu menyimpan nomor registrasi sebagai bukti. Program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya.
