LINGGA-ZONASIDIK.COM | Suasana setelah rapat koordinasi monitoring tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Lingga mendadak menjadi perhatian setelah dua orang aktivis menyampaikan aksi protes dengan membentangkan baliho berisi sejumlah tuntutan di gedung pertemuan Bappeda Kabupaten Lingga, Selasa (10/11/2026).
Kedua aktivis tersebut yakni Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi, dan Ketua Koordinator Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga, Yusri Mandala.
Aksi tersebut berlangsung setelah rapat yang turut dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kabupaten Lingga, serta sejumlah perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI selesai dilaksanakan.
Dalam aksi tersebut, Zuhardi membentangkan baliho bertuliskan, “Stop Memiskinkan Rakyat, Stop Pembodohan Rakyat, Stop Jual Beli Lahan Hutan, Jangan Rampas Hak Rakyat.”
Dengan suara lantang, Zuhardi menyampaikan sejumlah persoalan yang menurutnya hingga kini masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Di antaranya persoalan penggarapan lahan masyarakat, dugaan tindak pidana korupsi, serta sejumlah laporan dugaan penyimpangan yang dinilai belum memperoleh penanganan sebagaimana diharapkan.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Uding Juharudin, selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI.
Zuhardi menjelaskan, kehadirannya bersama aktivis lainnya merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang selama ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Lingga.
Menurutnya, upaya untuk meminta digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik bersama DPRD maupun pemerintah daerah, belum mendapatkan respons serius.
Karena itu, momentum kehadiran perwakilan KPK RI dimanfaatkan untuk menyampaikan secara langsung persoalan lahan masyarakat dan berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian pihaknya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Uding Juharudin menyampaikan apresiasi terhadap kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah.
Ia menilai semangat masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasi merupakan bagian penting dari kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Pertama, kami dengan kegiatan semangat anak-anak muda mengapresiasi bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Memang dalam penyampaiannya, anak-anak muda ini berdarah muda, penuh semangat, optimisme dan harapan,” ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.
Uding mengaku memahami bahwa persoalan yang disampaikan para aktivis bukan kali pertama disuarakan. Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian dan tidak seharusnya diabaikan.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Kabupaten Lingga, mulai dari bauksit hingga timah yang terdapat di kawasan Dabo Singkep.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tersebut semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Jadi semuanya harus seimbang. Masyarakat sejahtera, daerah menjadi berkembang, kemudian sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik dan lingkungan juga tetap lestari,” katanya.
Terkait persoalan lahan yang disampaikan para aktivis, Uding menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan siapa yang benar maupun salah sebelum melakukan penelaahan terhadap fakta dan kewenangan instansi terkait.
“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi bentuk kepedulian ini. Tentunya kaitan dengan hal itu kami akan berkoordinasi dengan unit-unit di KPK yang menangani kaitan dengan permasalahan-permasalahan hukumnya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, persoalan pengelolaan sumber daya alam dan lahan dapat melibatkan berbagai tingkatan kewenangan pemerintahan, mulai dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
Oleh karena itu, diperlukan penelusuran untuk mengetahui fakta, ruang lingkup kewenangan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Setelah kami pelajari, setelah kami melihat, kami telaah dan kami telusuri, setelah ini kami melakukan koordinasi supervisi kepada pihak-pihak yang terkait,” jelasnya.
Uding menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Setiap persoalan harus ditelaah secara objektif berdasarkan fakta, bukan dengan terburu-buru menyimpulkan adanya kesalahan pada institusi tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor yang semestinya.
“Kalau tidak ada kritik, seakan-akan yang dijalankan terasa benar-benar saja, padahal bisa saja melenceng, meleset, bablas saja begitu,” tuturnya.
Ia berharap para aktivis tetap menyuarakan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Lingga, Gandime Diyanto, yang turut mendampingi Uding Juharudin, mengaku tidak menyangka aksi tersebut terjadi setelah pelaksanaan rapat.
Menurut Gandime, kegiatan yang baru saja berlangsung merupakan rapat koordinasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lingga.
“Kita tidak menyangka, kebetulan kita juga ada tamu dari KPK RI yang baru saja sama-sama selesai dengan pelaksanaan rapat pencegahan tindak korupsi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lingga. Kami tidak menyangka ada kejadian seperti ini. Nanti akan kami laporkan kepada Pak Bupati,” ujarnya.
Aksi yang disampaikan kedua aktivis tersebut kembali menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya menyangkut kepastian hak masyarakat atas lahan, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai dugaan penyimpangan yang disampaikan kepada KPK RI.
