ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Ketergantungan fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemerintah pusat menjadi sorotan Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F-PNBKS) DPRD. Melalui Ketua Fraksi, Syamsil Umri, fraksi tersebut mendesak pemerintah daerah segera memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian fiskal.
Hal itu disampaikan Syamsil saat membacakan pandangan umum Fraksi PNBKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta jawaban dan tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/6/2026).
Dalam pandangan umumnya, Syamsil mengatakan Fraksi PNBKS menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai target awal dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2030.
“Mencermati yang disampaikan Saudara Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025, PNBKS melihat beberapa indikator makro daerah pada posisi yang cukup menggembirakan. Secara umum kinerja pemerintah sesuai dengan target awal yang diharapkan dan dapat berjalan dengan arah kebijakan yang telah ditentukan,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi PNBKS mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat telah berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah. Namun, pemerintah daerah dinilai mampu menjaga kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“PNBKS sangat apresiatif terhadap kinerja pemerintah daerah atas kemampuannya mengatasi efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya dana transfer keuangan daerah,” ucapnya.
Fraksi PNBKS juga mengapresiasi Bupati Kepulauan Anambas atas berbagai penghargaan yang diraih. Namun di balik apresiasi tersebut, Syamsil menegaskan ketergantungan fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi sehingga perlu segera diatasi.
“Ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal,” imbuhnya.
Menurut Fraksi PNBKS, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan melalui pelibatan pihak swasta, penguatan sistem perpajakan dan retribusi daerah, serta penyusunan strategi untuk mencegah munculnya beban fiskal di masa mendatang.
Selain itu, Fraksi PNBKS menilai pelaksanaan program pelayanan dasar sepanjang tahun 2025 telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, pemerintah daerah tetap didorong mempercepat pembangunan pelayanan dasar serta mengembangkan sektor UMKM, pertanian, peternakan, dan pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah. (Pin)
