ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperkuat kemandirian fiskal kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (26/6/2026).
Menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mengatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama pemerintah demi mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas itu, Wabup Raja Bayu, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan seluruh fraksi.
“Kami mengapresiasi seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD. Ini menjadi bagian penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi terhadap keberhasilan Kabupaten Kepulauan Anambas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk sembilan kali berturut-turut. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah program pembangunan yang perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, pemerintah akan mengoptimalkan PAD melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru, peningkatan pelayanan pajak dan retribusi, digitalisasi sistem penerimaan daerah bekerja sama dengan perbankan, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan pengawasan, hingga memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat maupun sektor swasta.
“Penguatan PAD akan terus kami lakukan melalui berbagai langkah strategis agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap,” katanya.
Menanggapi rendahnya realisasi retribusi daerah pada tahun 2025, Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan petugas pemungut retribusi serta berubahnya status tiga rumah sakit dan tujuh puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga penerimaan layanan kesehatan tidak lagi masuk sebagai retribusi daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta menjalankan belanja daerah secara lebih efisien dan efektif guna memperkuat kemandirian fiskal.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana perdagangan, dan fasilitas penunjang lainnya juga akan tetap menjadi prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Mengenai tidak terealisasinya Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2025, Wabup Raja, menjelaskan kondisi itu terjadi karena sepanjang tahun tidak terdapat keadaan darurat maupun bencana yang memenuhi kriteria penggunaan anggaran tersebut.
“Tidak terealisasinya BTT menunjukkan kondisi daerah relatif aman. Meski begitu, anggaran tersebut tetap kami siapkan sebagai cadangan fiskal untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mungkin terjadi di masa mendatang,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Raja Bayu, menyebutkan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta memastikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK tetap berjalan tepat waktu.
“Pemerintah Daerah akan terus bergandengan tangan bersama DPRD dalam membangun Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas,” tuturnya. (Pin)
