ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Sejumlah aktivis mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di Kota Tanjungpinang meminta Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris menganti kepala dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3).
Pasalnya, Kepala DP3 KKA Effi Sjuhairi dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi terkait persoalan nelayan.
“Kami tahu betul persoalan nelayan di Anambas dan ikut pertemuan beberapa kali mendampingi pengurus HNSI Anambas di Provinsi, tentu dengan tidak menanggapi keluhan nelayan baik tuntutan maupun surat audiensi dilayangkan, kepala DP3 KKA gagal dan semestinya diganti,” kata Suardi, mahasiswa jurusan sosiologi FISIP UMRAH, Tanjungpinang pada zonasidikcom, Jum’at (18/10/19).
Suardi mengatakan persoalan nelayan di KKA adalah persoalan serius yang harus mendapatkan penyelesaian cepat.
“Seharusnya kadis DP3 Anambas harus tanggap terhadap keluhan nelayan dan yang disampaikan pengurus HNSI itu murni atas problem nelayan yang berlarut-larut dibiarkan,” ungkap Suardi yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai ketua bidang perguruan tinggi kemahasiswaan dan kepemudaan.
Oleh karena itu, kami menilai kepala DP3 KKA gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Maka lebih baik kepala DP3 KKA dicopot dari jabatan tersebut,” sebutnya.
Ditempat terpisah, Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (HIMKA) Tanjungpinang Haidir mengungkapkan bahwa buruknya kinerja kepala DP3 KKA akan berdampak kepada nasib nelayan.
“Nelayan kita makin susah, jika kepala dinas tidak benar-benar berpihak dan memikirkan nasib nelayan di Anambas maka akan bertambah susah,” sebut Haidir.
Menurut Haidir, persoalan nelayan sudah hampir masuk 2 tahun disampaikan akan tetapi belum melihat pemerintah daerah dalam hal ini DP3 KKA menyelesaikan itu semua.
“Beberapa waktu lalu, kami mahasiswa ikut dalam demo nelayan dan HNSI di pasar ikan dan di gedung DPRD, beberapa banyak keluhan dan tuntutan nelayan, hingga sekarang masih juga tidak diselesaikan, kepala DP3 KKA layak dicopot,” jelasnya.
Haidir menilai DP3 KKA adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat strategis sesuai dengan pontensi daerah dan mayoritas masyarakat di kepulauan Anambas berprofesi sebagai nelayan.
” DP3 KKA harus ditempatkan orang-orang mempunyai dedikasi, prestasi kerja, komitmen dan benar-benar memikirkan akan nasib nelayan yang 98% sekian luas Anambas adalah lautan,” ungkap Haidir mahasiswa jurusan perikanan UMRAH Tanjungpinang.
Karena itu, beberapa tahun kebelakangan ini, Haidir menilai DP3 KKA tidak mempunyai program strategis dan keseriusan untuk membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.
“Mulai dari keluhan nelayan seperti pelanggaran zona tangkap yang belum selesai sampai sekarang, hingga harga jual ikan hasil tangkapan nelayan relatif rendah karena minimnya infrastruktur diperikanan, akibatnya membuat para nelayan mengeluh dan banyak persoalan lainnya yang belum dituntaskan,” tutup Haidir.
(Red)