ANAMBAS-ZONASIDIK.COM | Persoalan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Anambas terus menjadi perhatian masyarakat. Setelah sebelumnya ratusan warga menyampaikan protes melalui aksi demonstrasi di kantor PLN, kali ini aspirasi masyarakat, khususnya nelayan, kembali disuarakan melalui pendekatan berbeda dengan mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama.
Langkah tersebut dilakukan DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui audiensi bersama PT PLN (Persero) ULP Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (5/11/2026).
Audiensi ini menjadi langkah positif HMNI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan. Jika sebelumnya ketidakpuasan terhadap persoalan listrik disampaikan melalui aksi demonstrasi, HMNI memilih membawa persoalan tersebut ke meja dialog agar berbagai keluhan dapat dibahas secara langsung dan memperoleh kejelasan dari pihak PLN.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Ketua HMNI Anambas sekaligus Sekretaris II DPD HMNI Kepri, Dedi Syahputra, menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan, terutama menyangkut kepastian pasokan listrik, frekuensi pemadaman, transparansi penyebab gangguan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan.
“Jadi, dalam audiensi hari ini, kami telah menyampaikan surat resmi kepada pihak PLN dengan tujuan memperoleh penjelasan secara langsung terkait pasokan listrik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, khususnya para nelayan dan masyarakat umum,” jelas Dedi usai pertemuan di kantor PLN ULP Anambas, Kamis (5/11/2026).
Bagi masyarakat pesisir, Lanjutnya, listrik memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas perikanan. Gangguan pasokan listrik bukan hanya menghambat kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu produksi es balok, operasional cold storage, penyimpanan hasil tangkapan hingga proses pengolahan dan distribusi ikan.
“Persoalan ini menjadi perhatian serius karena ketersediaan es balok merupakan salah satu kebutuhan utama nelayan sebelum melaut. Ketika produksi es terganggu akibat pemadaman, aktivitas nelayan ikut terdampak. Belum lagi risiko kerusakan hasil tangkapan dan meningkatnya biaya operasional apabila gangguan listrik berlangsung berkepanjangan,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Tambah Dedi, HMNI meminta PLN tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan, tetapi juga menghadirkan langkah perbaikan yang jelas dan terukur. Evaluasi kapasitas pembangkit, jaringan distribusi serta keandalan infrastruktur kelistrikan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
“Ada beberapa poin penting yang kami sampaikan, salah satunya menyangkut kepastian kompensasi dan mekanisme ganti rugi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan maupun pemadaman listrik,” ucapnya.
Selain itu, HMNI mendorong PLN memperbaiki sistem pemberitahuan pemadaman terencana, menyediakan saluran pengaduan yang responsif serta menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan kelistrikan berkepanjangan.
“Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan sesaat. Diperlukan komitmen perbaikan pelayanan, kepastian tindak lanjut serta koordinasi berkelanjutan antara PLN, pemerintah daerah, organisasi nelayan dan pelaku usaha perikanan,” sebutnya.
Dedi berharap, persoalan kelistrikan di Anambas tidak terus berulang dan masyarakat nelayan memperoleh kepastian pelayanan yang lebih baik.
Manager PLN ULP Anambas, M. Fachry Refi, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dan kendala dalam pelayanan listrik di wilayah Anambas, namun PLN terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap.
Lanjutnya, capaian elektrifikasi nasional yang telah mendekati 100 persen menjadi salah satu gambaran upaya PLN dalam memperluas layanan kelistrikan. Meski demikian, pihaknya menyadari masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan agar masyarakat dapat menikmati pasokan listrik secara optimal.
“Kami akui masih banyak kekurangan, tetapi kami tetap berupaya melakukan perbaikan. Prinsip kami, listrik harus bisa menyala 24 jam. Kami tidak ingin terjadi pemadaman, karena ketika listrik padam, petugas PLN juga harus bekerja ekstra untuk menangani gangguan tersebut,” tuturnya.
Dirinya berharap melalui audiensi tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bersama sehingga ke depan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Anambas semakin baik.
“Harapan kami tentu sebagai pimpinan PLN adalah terus memberikan progres dan meningkatkan pelayanan. Dukungan masyarakat juga kami harapkan agar permasalahan ini cepat teratasi,” pungkasnya.
