HNSI Anambas Tolak Rencana Pemerintah Pusat Datangkan Nelayan Pantura

ANAMBAS-ZONASIDIK.COM| Rencana Menko Polhukam Mahfud MD akan mendatangkan ratusan nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa di laut Natuna Utara mendapatkan penolakan dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

“Laut China Selatan atau sekarang sudah diganti laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tidak bisa dipisahkan, jadi kita dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mendatangkan ratusan bahkan ribuan nelayan Pantura,” kata M. Yusuf Ketua Harian DPC HNSI KKA pada Zonasidik.com, Selasa (14/1/2020).

Yusuf mempertegaskan penolakan tersebut dengan beberapa pertimbangan, salah satunya nelayan Pantura menggunakan alat tangkap ikan cantrang.

Bacaan Lainnya

“Mereka menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, tentu nanti merusak ekosistem dan biota laut, di masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti menteri KKP alat tangkap cantrang itu di larang,” tegasnya.

Selain itu, menurut Yusuf, selama ini nelayan di KKA sudah menolak keberadaan kapal-kapal ikan di atas 30 GT dengan alat tangkap ikan jaring atau pursen seine karena menimbulkan banyak persoalan.

“Dari dulu kita HNSI dan nelayan Anambas meminta kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar jumlah kapal ikan diatas 30 GT yang beroperasi di perairan Anambas izin nya di kurangi karena hasil tangkap nelayan lokal terus mengalami penurunan dan anak-anak ikan habis ikut terjaring,” jelasnya.

“Belum lagi persoalan-persoalan seperti pelanggaran zona tangkap, transhipment di tengah laut, persoalan sosial yang muncul,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua HNSI Kecamatan Siantan, Muslimin IB mengatakan rencana pemerintah pusat berpotensi menimbulkan konflik nelayan Pantura dengan nelayan lokal.

“Kalau dipaksakan juga untuk mendatangkan nelayan Pantura di perairan kita memicu potensi perselisihan di laut nantinya,” ungkap Muslimin.

Selama ini, menurut Muslimin bahwa nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mengeluhkan keberadaan kapal-kapal di atas 30 GT karena masuk ke kantong-kantong nelayan lokal.

“Nelayan kita adalah nelayan tradisional dengan pancing ulur, sedangkan nelayan luar dengan kapal besar menggunakan jaring dan sering kita temui mereka melakukan penangkapan ikan tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Lanjut Muslimin, dirinya meminta pemerintah untuk melakukan pemberdayaan nelayan lokal dengan memberikan bantuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Dengan begitu, Muslimin mengatakan nelayan dapat ikut aktif berperan melakukan pengawasan.

“Kalau kita di bantu motor (pompong) dan sarana pendukung seperti radio dan Global Positioning System (GPS) kita menjadi mata-mata di laut untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” tutupnya.

(Red)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *