LINGGA-ZONASIDIK.COM | Kendala transportasi darat yang dihadapi pelajar asal Desa Pulau Mepar, Kecamatan Lingga, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lingga, Said Yardiansyah.
Menyikapi kondisi para pelajar yang masih kesulitan melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Buton menuju sekolah-sekolah di Daik Lingga, politisi yang akrab disapa Yadi itu berjanji akan memperjuangkan solusi melalui pembahasan anggaran daerah.
Anggota dewan Yadi mengatakan, persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kecamatan Lingga guna mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan layanan transportasi sekolah belum dapat beroperasi.
“Kami akan follow up persoalan ini ke pihak Kecamatan Lingga. Setahu saya dulu memang pernah ada pembahasan terkait bus sekolah, tetapi terakhir saya mendapat informasi bahwa camat yang sekarang sudah mulai mengupayakan operasionalnya. Namun jika berdasarkan informasi yang berkembang saat ini bus sekolah tersebut belum berjalan, tentu perlu kita cari tahu kendalanya,” ujar Yadi kepada Zonasidik, Sabtu (8/8/2026).
Untuk memastikan informasi tersebut, Yadi mengaku langsung menghubungi Camat Lingga, Sefi Hari Nugraha. Dari hasil komunikasi itu diketahui bahwa kendaraan yang sebelumnya direncanakan menjadi bus sekolah kini sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi layak digunakan.
“Informasi yang saya terima dari Pak Camat, kendaraan tersebut mengalami kerusakan cukup berat, kondisinya sudah keropos dan tidak layak dioperasikan. Selain itu, saat ini juga belum tersedia anggaran untuk biaya perbaikan maupun operasional seperti bahan bakar minyak,” jelasnya.
Menurut Yadi, kebutuhan transportasi bagi pelajar merupakan bagian penting dari upaya pemerataan akses pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menilai keberadaan transportasi sekolah sangat dibutuhkan untuk membantu mobilitas para siswa dari Pulau Mepar yang setiap hari harus menempuh perjalanan laut dan darat menuju sekolah.
Saat ini, para pelajar telah difasilitasi transportasi laut berupa pompong sekolah untuk menyeberang dari Pulau Mepar ke Pelabuhan Tanjung Buton. Namun setibanya di daratan, mereka masih harus mencari kendaraan sendiri untuk melanjutkan perjalanan menuju sekolah-sekolah yang berada di Daik Lingga.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelajar terpaksa menumpang kendaraan warga, mengikuti keluarga atau kerabat yang kebetulan menuju Daik Lingga. Sementara sebagian lainnya mengandalkan kendaraan pribadi milik orang tua.
“Harusnya memang anggaran kita diprioritaskan untuk hal-hal seperti ini. Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya akan coba perjuangkan semampu saya meskipun kapasitas saya sebagai anggota DPRD tentu ada keterbatasan. Yang penting kita saling mendukung dan mencari solusi bersama,” katanya.
Yadi juga mengapresiasi peran media yang telah mengangkat persoalan tersebut sehingga dapat diketahui para pemangku kepentingan dan menjadi perhatian bersama.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada media yang telah menyampaikan informasi ini kepada kami. Dengan adanya pemberitaan ini, persoalan yang dihadapi masyarakat bisa diketahui lebih luas dan menjadi bahan perhatian kami di DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan transportasi pelajar Pulau Mepar akan menjadi salah satu isu yang akan dibawanya dalam pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Lingga.
“Insya Allah persoalan ini akan saya jadikan atensi dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kita akan melihat kemungkinan solusi melalui pergeseran anggaran maupun pada pembahasan Perubahan APBD (P-APBD), sehingga kebutuhan transportasi pelajar ini bisa terakomodir,” ungkapnya.
Sebelum itu, lanjut Yadi, pihaknya akan meminta data rinci mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan, baik untuk perbaikan kendaraan maupun biaya operasional apabila nantinya bus sekolah kembali diaktifkan.
“Saya akan meminta data estimasi kebutuhan anggaran perbaikan kendaraan, biaya operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar. Dari data itulah nanti kita bisa melihat langkah yang paling memungkinkan untuk diperjuangkan,” tutupnya.
Persoalan transportasi pelajar Pulau Mepar belakangan menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut akses pendidikan anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan laut dan darat untuk sampai ke sekolah.
Warga berharap pemerintah daerah dapat segera menghadirkan solusi agar para pelajar tidak lagi bergantung pada tumpangan kendaraan warga atau fasilitas pribadi untuk melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Buton menuju sekolah mereka di Daik Lingga. (Juh)
